Komentar
KALIANDA, KALIANDANEWS - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menerima Audiensi Organisasi Kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Selasa (1/3/2022).
Mengawali pertemuan, Ketua DPW JPKP Provinsi Lampung Juliansyah Lubis menjelaskan mengenai tugas dan fugsi timnya, dalam melakukan pendampingan terhadap program-program sosial yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, tujuan dari pendampingan tersebut yaitu guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran dan meningkatkan kembali kinerja dari Dinas ataupun intansi terkait.
“Kami ini memperjuangkan program pak Jokowi, mendampingi program pak Jokowi. Apa yang selama ini program-program untuk masyarajat miskin, terutama bansos-bansos dan orang sakit yang miskin, kami mendampingi beliau untuk komunikasi dengan BPJS setempat dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Sementara, Kepala Bidang Sosial Kemanusian JPKP Marpiah menyarankan, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengaktifkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat. Sehingga, akan lebih mempermudah koordinasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Mohon izin pak, ini kalo boleh usulan BAZNAS nya di aktifkan kembali, karena memang kalo saya turun di beberapa kabupaten itu saya selalu berkoordinasi dengan BAZNAS untuk membantu biaya operasional mereka dari Kabupaten ke Provinsi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengucapkan banyak terimakasih dan mengapresiasi hadirnya Organisasi Kemasyarakatan JPKP ditengah-tengah masyarakat. Dirinya berharap, hal tersebut dapat menjadi pemicu semangat dan rasa tanggungjawab seluruh stakeholder terkait, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.
“Saya mengucapkan terimakasih atas hadirnya JPKP di Lampung Selatan dan Provinsi Lampung. Tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan, hadirnya JPKP ini adalah untuk mendampingi program-program dari pemerintah pusat, mengenai bantuan bansos dan masyarakat miskin,” ujarnya.
Kemudian, Mengenai permasalahan masyarakat miskin yang belum memiliki BPJS, Nanang menyatakan telah menekankan kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Instansi terkait, agar terus melakukan pendataan kepada masyarakat.
“Saya sudah mewanti-wanti juga pada Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit tentang bantuan BPJS. Kemudian kami juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, ada program bedah rumah. Jadi ada dari dana APBD, APBN dan dana gotong rotong para pejabat, ini kita lakukan,” ungkap Nanang lebih lanjut. (Red/kmf)